Achmad Reza Setia BeLa - Masinis Peradaban Digital

 Hari ini saya resmi melayangkan surat permohonan audiensi terbuka. Ini bukan soal menyerang pribadi, ini soal hak kita sebagai warga untuk tahu ke mana modal desa mengalir. Jika mereka merasa kompeten, harusnya mereka tidak perlu takut duduk bersama membahas angka. Berikut adalah draf surat yang saya layangkan... SURAT PERMOHONAN AUDIENSI & TRANSPARANSI Nomor : 001/ARS-SRG/I/2026 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Artikel Refleksi Ekonomi Desa Perihal : Permohonan Audiensi, Klarifikasi Transparansi Laba-Rugi BUMDes (2021-2025), dan Usulan Sektor Riil Mandiri. Kepada Yth : 1. Kepala Desa Sariglagah (Selaku Penasihat BUMDes) 2. Ketua BUMDes Sariglagah 3. Ketua BPD Desa Sariglagah (Sebagai Tembusan & Pengawas) Di Tempat. Dengan Hormat , Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Achmad Reza , warga Desa Sariglagah, yang selama ini aktif melakukan kajian literasi ekonomi desa secara mandiri melalui platform digital. Menindaklanjuti kegelisahan publik terkait stagnasi kemandirian ekonom...

 SURAT USULAN INOVASI & TATA KELOLA (SURAT TERBUKA) Nomor : 001/SARIGLAGAH-MANDIRI/I/2026 Perihal : Usulan Strategis Pembangunan Infrastruktur Digital & Mitigasi Regulasi UU P2SK Kepada Yth. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sariglagah Di Tempat Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Achmad Reza, sebagai warga Desa Sariglagah sekaligus anggota masyarakat yang peduli terhadap kemajuan ekonomi desa, bersama ini menyampaikan Usulan Inovasi Sektor Riil melalui pembangunan Unit Usaha Wi-Fi Mandiri Desa . Adapun dasar pertimbangan usulan ini adalah: 1. Kemandirian Ekonomi : Bahwa Desa Sariglagah memiliki potensi pendapatan miliaran rupiah dari sektor digital yang selama ini dinikmati oleh pihak luar. 2. Kesiapan Teknis : Kami telah menyusun kajian teknis (Anatomi Jaringan) berbasis standar industri (Fiber Optic & MikroTik) guna memastikan efisiensi anggaran desa. 3. Mitigasi Hukum UU P2SK : Mengingat UU P2SK yang akan diundangkan pada 12 Januari 2026 m...

  Sariglagah, Batang – Sistem sudah online, SK AHU sudah di tangan, dan website pendaftaran sudah tayang gagah di internet. Namun, ada kejanggalan besar yang terjadi: Mengapa pendaftaran anggota koperasi kita seolah membentur tembok tinggi? 1. Fakta Pahit: 10 Orang untuk Proyek Miliaran? Data per Januari 2026: Website sudah online, namun pendaftaran warga masih 'tersumbat'. Apakah ini masalah teknis nasional atau eksklusivitas lokal Berdasarkan pantauan data terbaru di website resmi, jumlah anggota KDMP Sariglagah terpaku di angka 10 orang. Mirisnya, dari 10 nama tersebut, 8 di antaranya adalah pengurus dan pengawas. Seandainya kondisi ini terus dibiarkan, kita sedang mempertontonkan sebuah "Koperasi Gerbong Kosong" kepada publik dan para auditor pusat. Apabila pendaftaran warga (termasuk saya sendiri) terus dibiarkan menggantung tanpa persetujuan (approval), maka fungsi pemberdayaan ekonomi desa melalui Wi-Fi Mandiri hanyalah isapan jempol belaka. 2. Fenomena Nasi...

  Sariglagah, Batang – Semangat kita mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus dibarengi dengan ketelitian administratif yang tinggi. Mengapa? Karena berdasarkan kebijakan terbaru, setiap sen Dana Desa yang mengalir ke KDMP akan dipantau ketat melalui proses verifikasi berlapis oleh pusat. CEK ADMIN: Apakah KDMP Kita Sudah Aman dari Audit BPKP? 1. Standar Pengurus Menurut Juknis Nasional Sesuai pedoman pembentukan koperasi yang akuntabel, terdapat kriteria baku mengenai siapa yang boleh berada di kemudi. Juknis menekankan prinsip Pemisahan Otoritas . Artinya, mereka yang sudah memiliki tanggung jawab di pemerintahan desa atau lembaga usaha desa lain (seperti BUMDes) dilarang keras untuk rangkap jabatan agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab atau konflik kepentingan. 2. Digitalisasi Validasi NIK & Anti-Nepotisme Sistem pendaftaran koperasi saat ini sudah terintegrasi secara digital dengan SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) . Sinkronisasi NIK : Setiap nama ...

  Sariglagah, Batang – Pernahkah kita berpikir tentang saudara-saudara kita yang sedang merantau di Jakarta, Kalimantan, atau luar negeri? Mereka adalah warga desa kita. Mereka punya hak yang sama untuk tahu: Sampai mana progres Wi-Fi Desa kita? Sudah cairkah modal Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kita? Jangan Abaikan Bahan Bakar Ekonomi Kita: Warga Rantau Selama ini, kita terjebak dalam pola pikir lama. "Yang penting kami kerja, tidak perlu koar-koar." Atau, "Infonya sudah dipasang di papan balai desa, kok." Mohon maaf, di tahun 2026 ini, pola pikir itu sudah kuno. Inilah alasannya: 1. Papan Informasi Bukan untuk "Disembunyikan" Warga desa yang sibuk di sawah atau pasar belum tentu sebulan sekali mampir ke balai desa hanya untuk baca papan pengumuman. Apalagi mereka yang merantau. Papan informasi itu sifatnya pasif. Kita butuh kanal informasi yang aktif menjangkau warga, yaitu melalui media sosial resmi. 2. Media Sosial: Jembatan Transparansi Jika per...