Menguji Nyali Transparansi: Surat Terbuka untuk Desa

 Hari ini saya resmi melayangkan surat permohonan audiensi terbuka. Ini bukan soal menyerang pribadi, ini soal hak kita sebagai warga untuk tahu ke mana modal desa mengalir. Jika mereka merasa kompeten, harusnya mereka tidak perlu takut duduk bersama membahas angka. Berikut adalah draf surat yang saya layangkan...

SURAT PERMOHONAN AUDIENSI & TRANSPARANSI

Nomor: 001/ARS-SRG/I/2026

Lampiran: 1 (Satu) Berkas Artikel Refleksi Ekonomi Desa

Perihal: Permohonan Audiensi, Klarifikasi Transparansi Laba-Rugi BUMDes (2021-2025), dan Usulan Sektor Riil Mandiri.

Kepada Yth:

1. Kepala Desa Sariglagah (Selaku Penasihat BUMDes)

2. Ketua BUMDes Sariglagah

3. Ketua BPD Desa Sariglagah (Sebagai Tembusan & Pengawas)

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Achmad Reza, warga Desa Sariglagah, yang selama ini aktif melakukan kajian literasi ekonomi desa secara mandiri melalui platform digital.

Menindaklanjuti kegelisahan publik terkait stagnasi kemandirian ekonomi desa dan merujuk pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Village Governance), dengan ini saya mengajukan permohonan audiensi resmi berdasarkan landasan hukum:

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 68): Mengenai hak masyarakat mendapatkan informasi publik dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2. PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes (Pasal 58-61): Mengenai kewajiban pelaporan kinerja usaha dan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa.

3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam audiensi tersebut, saya bermaksud membedah poin-poin teknis berikut:

A. Evaluasi Kinerja Finansial (2021-2025)

Mohon penjelasan tertulis mengenai realisasi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disetorkan ke Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam 5 tahun terakhir.

Mengapa hingga saat ini dokumen laporan laba-rugi tidak dipublikasikan di kanal informasi desa (papan pengumuman/digital)?

B. Kritik atas Ketergantungan Dana Desa

Mempertanyakan mengapa hampir 100% pembangunan desa masih bergantung pada dana transfer pusat, sementara BUMDes sebagai lembaga ekonomi belum mampu menunjukkan wujud nyata hasil usahanya untuk pembangunan mandiri. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya peran BUMDes dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa.

C. Usulan Transformasi Sektor Riil (Wi-Fi Desa)

Memaparkan analisis teknis mengenai transisi BUMDes dari mentalitas "administrator anggaran" menjadi "entrepreneur desa" melalui pembangunan infrastruktur Wi-Fi Mandiri yang berbasis profit-oriented dan transparan.

Tujuan dari audiensi ini bukan untuk mencari kesalahan personal, melainkan untuk melaksanakan fungsi kontrol sosial yang sehat demi menghindari fitnah di masyarakat. Hasil dari audiensi ini akan saya jadikan bahan baku literasi ekonomi desa di media publikasi saya agar warga mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Audiensi ini adalah upaya preventif untuk memastikan tata kelola BUMDes berjalan sesuai regulasi negara, bukan sekadar kebiasaan lokal.

Besar harapan saya agar permohonan ini diterima dalam waktu dekat sebagai wujud sportivitas dan profesionalisme Bapak/Ibu sekalian.

Hormat saya,


Achmad Reza

Lokasi: Sariglagah, Kec. Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Ekonomi Miliaran Rupiah dari Langit Desa: Logika Bisnis Wi-Fi Mandiri

Gambar
 Potensi Ekonomi Miliaran Rupiah dari Langit Desa: Logika Bisnis Wi-Fi Mandiri Pendahuluan Banyak yang bertanya, benarkah internet desa bisa menghasilkan miliaran rupiah? Melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), jawaban itu bukan sekadar mimpi, melainkan hitungan matematis yang nyata. PROYEK WIFI MILIARAN Hitungan Sederhana Potensi Desa Mari kita hitung bersama. Jika di Desa Sariglagah terdapat 1.000 kepala keluarga, dan setiap rumah berlangganan paket Wi-Fi koperasi seharga Rp150.000 per bulan, maka: Pendapatan Kotor: 1.000 rumah x Rp150.000 = Rp150.000.000 per bulan. Dalam Satu Tahun: Rp150.000.000 x 12 bulan = Rp1,8 Miliar. Uang Desa Kembali ke Desa Selama ini, uang miliaran rupiah tersebut mengalir ke perusahaan provider besar di kota. Dengan kemandirian bisnis Wi-Fi ini, dana tersebut tetap berputar di Sariglagah untuk: Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum desa. Modal usaha bagi UMKM anggota koperasi. Beasiswa pendidikan bagi anak-anak desa kita. Kesimpulan Ini ...
Baca selengkapnya

PENGUMUMAN: Jemput Bola Keanggotaan KDMP – Informasi Milik Warga, Bukan Milik Kelompok!

Gambar
PENGUMUMAN: Jemput Bola Keanggotaan KDMP – Informasi Milik Warga, Bukan Milik Kelompok! Salam Kemandirian, Warga Sariglagah! Banyak warga yang bertanya-tanya dan ingin bergabung menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), namun terhambat karena tidak tahu cara mengakses portal resmi pemerintah yang cukup rumit. Kami menyadari adanya hambatan informasi ini. Informasi digital seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok pembatas. Jangan Tunggu Diundang, Mari Bergabung! Kami memahami bahwa saat ini pergerakan fisik pengurus mungkin belum maksimal karena kendala teknis operasional. Namun, visi Kemandirian Bisnis Wi-Fi Desa tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, kami membuka Layanan Bantu Input Kolektif. Inisiasi Warga Untuk Berdaya Bapak/Ibu tidak perlu pusing memikirkan rupa aplikasi pemerintah. Cukup siapkan data diri Anda dan serahkan kepada pengurus KDMP setempat. Kami yang akan bekerja memastikan data Anda terinput dengan benar ke sistem pusat. Data yang Harus Anda Siapkan Agar pro...
Baca selengkapnya

Melampaui Batas Nekat: Mengapa UMKM Desa Harus Lebih dari Sekadar Angka Statistik?

Gambar
  Salam Masinis Peradaban, Pernah tidak kita bertanya-tanya, kenapa kalau ada pendataan di desa, semua orang mendadak jadi "pengusaha"? Ada yang punya kolam lele 3 petak, ada yang ternak ayam 100 ekor, sampai warung kopi yang kursinya cuma dua. Di atas kertas, angka pengangguran kita turun dan ekonomi desa katanya meroket. Tapi, benarkah begitu kenyataannya? Antara Nekat dan Tak Ada Pilihan Mari jujur-jujuran. Banyak dari kita buka usaha bukan karena punya keahlian khusus atau ikut pelatihan mentereng. Kita jualan karena tidak ada pilihan lain. Modal kita cuma satu: Nekat . Sayangnya, semangat nekat saja sering kali tidak cukup. Akhirnya, banyak UMKM kita yang "tutup gasik"—baru jalan dua-tiga bulan sudah gulung tikar karena modalnya habis untuk beli beras sehari-hari. Data vs Realita Lapangan Kadang saya merasa data kita ini cuma dipakai untuk "cari muka" di depan penguasa. Mereka bangga melaporkan ribuan UMKM baru lahir, tapi jarang yang mau peduli berap...
Baca selengkapnya