Achmad Reza Setia BeLa - Masinis Peradaban Digital

  Sariglagah, 8 Januari 2026 – Dalam setiap upaya perubahan, pasti ada benturan. Saat saya mulai menyuarakan transparansi BUMDes, saya sudah menduga akan muncul berbagai pembelaan diri. Namun, mari kita uji pembelaan tersebut dengan logika dan aturan hukum yang berlaku. 1. "Kenapa baru sekarang? Anda telat!" Bukan warga yang telat bertanya, tapi sistem keterbukaan informasi di desa kita yang tertunda bertahun-tahun. Menurut PP No. 11 Tahun 2021 , laporan pertanggungjawaban BUMDes adalah kewajiban tahunan. Jika selama ini warga "buta dan tuli" soal angka laba-rugi, berarti ada aturan negara yang diabaikan. Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi memastikan masa depan desa kita tidak terjerat masalah hukum akibat administrasi yang tertutup. 2. "Anda merusak tatanan rencana yang sudah kami susun." Rencana yang baik adalah rencana yang menghasilkan. Jika tatanan yang disusun selama ini belum mampu memberi sumbangan nyata bagi pembangunan desa di lu...

  Sariglagah, Batang – Banyak warga merasa rendah diri atau takut saat ingin bertanya kepada pemerintah desa. Ada kesan bahwa informasi adalah "milik eksklusif" pemangku kebijakan, dan warga yang bertanya dianggap sedang mencari masalah atau sekadar "berisik". Anda Punya Hak Untuk Tahu Melalui blog ini, saya ingin menunjukkan bahwa bertanya adalah hak konstitusional yang dilindungi negara. 1. Evolusi Tiga Draf: Bukan Bingung, Tapi Memperkuat "Gigi" Jika pembaca melihat ada tiga versi draf surat permohonan audiensi di blog ini, itu adalah bagian dari strategi literasi: Draf 1 (Konsep Awal) : Fokus pada pertanyaan warga secara personal mengenai pendaftaran anggota yang macet. Draf 2 (Penguatan Lembaga) : Sesuai saran strategis, identitas diperkuat melalui komunitas Masinis Peradaban Digital agar tidak dianggap sentimen pribadi. Draf 3 (Final & Tegas) : Inilah draf yang melampirkan "ancaman" konsekuensi logis berupa batas waktu 3x24 jam dan anc...

  Salam Masinis Peradaban , Beberapa hari terakhir, sejak kita merilis "Cetak Biru" kemandirian digital melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), suasana di ruang publik mulai menghangat. Ada yang menyambut dengan antusias, namun tak sedikit pula suara sumbang yang melayangkan tuduhan "penipuan" tanpa dasar data yang jelas. Sebagai inisiator yang berkomitmen pada transparansi, saya memandang skeptisisme ini sebagai ujian literasi bagi warga Desa Sariglagah. Mari kita bedah kebenarannya berdasarkan aturan hukum yang sah, bukan sekadar emosi atau "katanya". Cetak Biru Ekosistem Bisnis Internet KDMP  Mengapa KDMP Bukan Penipuan? Tuduhan penipuan biasanya muncul dari ketidaktahuan akan regulasi baru yang sedang berjalan. Berikut adalah fondasi kokoh perjuangan kita: Legalitas Terbuka (Permendes 16/2025) : Rencana kerja kita berpijak pada Permendes Nomor 16 Tahun 2025 . Dokumen ini adalah mandat resmi negara untuk digitalisasi desa yang bisa diunduh dan dibaca ...