KDMP Harus Bangun! Mengelola Anggota Bukan Sekadar Formalitas, Tapi Mandat Regulasi 2026

 Sariglagah, 9 Januari 2026

Banyak yang menganggap koperasi desa hanyalah pelengkap administrasi. Akibatnya, pengelola sering terjebak dalam kepasifan, dan anggota hanya jadi nama di atas kertas. Padahal, koperasi adalah organisasi sosial yang nyawanya ada pada partisipasi anggotanya.

Melalui tulisan ini, saya ingin membedah satu posisi vital yang sering diabaikan namun menjadi kunci keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Wakil Ketua Bidang Anggota.

1. Mengapa Peran Ini Hidup atau Mati bagi Desa?

Koperasi tidak akan bertahan tanpa partisipasi. Jika anggota tidak tahu unit usahanya (seperti Wi-Fi Desa), tidak hadir RAT, dan tidak merasa memiliki, maka koperasi akan berubah menjadi organisasi "elit kecil" yang dikelola segelintir orang. Ini melanggar prinsip utama koperasi.

Tantangan di lapangan nyata: Anggota merasa tidak ada transparansi, tidak ada komunikasi dua arah, dan pengurus enggan mendengar kritik. Di sinilah Wakil Ketua Bidang Anggota harus hadir sebagai jembatan aktif, bukan sekadar nama dalam struktur.

2. Landasan Hukum: Bukan Sekadar Teori!

Bagi pihak-pihak yang mungkin menganggap pemikiran saya ini terlalu jauh, mari kita bicara fakta hukum berdasarkan dokumen resmi yang baru saja terbit:

Mandat Digitalisasi (Permendesa No. 16 Tahun 2025): Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf g, fokus penggunaan Dana Desa 2026 adalah Pembangunan Infrastruktur Digital. Wakil Ketua Bidang Anggota harus memastikan warga paham dan terlibat dalam unit usaha Wi-Fi Desa ini.

Ancaman Dana Desa (PMK No. 81 Tahun 2025): Hati-hati, menurut aturan ini, Desa wajib membuat Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II. Jika pengelolaan anggotanya amburadul atau fiktif, legalitas ini bisa terancam dan menghambat aliran dana ke desa kita.

Hak Pengawasan Warga (Permendesa No. 16 Tahun 2025 Pasal 14): Negara menjamin hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Tulisan ini adalah bentuk partisipasi sah saya sebagai warga untuk memastikan pengelola menjalankan tugasnya sesuai regulasi pusat.

3. Apa yang Harus Dilakukan (SOP Kerja)?

Agar tidak hanya menjadi teori, berikut adalah tugas nyata yang harus dijalankan:

1. Administrasi Digital: Mengelola data anggota secara berkala (bukan data tahunan yang usang).

2. Jembatan Aspirasi: Menjadi tempat anggota menyampaikan saran tanpa rasa takut atau "sungkan".

3. Edukasi & Kaderisasi: Melibatkan generasi muda dan warga rantau agar mereka mau menanamkan modal secara resmi di KDMP karena adanya kepercayaan hukum yang kuat.

Penutup: Kontribusi Tanpa Jabatan

Saya sadar, dalam budaya kita sering kali ada rasa "sungkan" untuk berhubungan dengan orang yang vokal. Saya pun sadar posisi saya yang berada di luar struktur. Namun, sebagaimana Permendesa 16/2025 memberikan ruang bagi warga untuk mengawal pembangunan, saya memilih menjadi "otak" yang bekerja lewat data dan regulasi.

Saya tidak butuh jabatan ini, tapi saya sudah menyodorkan "peta jalannya". Jika pengurus saat ini merasa tidak kompeten menjalankan fungsi-fungsi di atas, setidaknya pakailah panduan ini. Karena kesuksesan KDMP bukan tentang siapa yang duduk di kursi pengurus, tapi tentang apakah kita berani menjalankan aturan negara demi kemandirian ekonomi Sariglagah.

Salam Kemandirian Desa Dari Desa Bangun Bangsa!