Menggugat Profit BUMDes: Kenapa Desa Kita Masih "Ketergantungan" Dana Desa?

 Sariglagah, 8 Januari 2026 – Sebagai warga, kita patut berbangga desa kita memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi. Namun, kebanggaan itu harus dibarengi dengan pertanyaan kritis: Di mana wujud nyata keuntungannya bagi pembangunan desa kita?

Sebagai warga, saya sering merenung: BUMDes adalah mesin ekonomi desa. Layaknya sebuah mesin, ia butuh bahan bakar (modal) dan harus menghasilkan sesuatu (profit). Namun, sudah berapa tahun mesin ini berjalan? Di mana angkanya?

Mungkin saya yang kurang informasi, atau mungkin pengumumannya yang belum sampai ke telinga warga. Tapi, bukankah transparansi adalah jantung dari kepercayaan? Jika sebuah lembaga ekonomi tidak pernah memaparkan laporan laba-rugi secara terbuka di papan pengumuman desa, wajar jika warga bertanya-tanya: Apakah kita sedang membangun usaha, atau hanya sedang menghabiskan anggaran?

Ke depan, proyek Wi-Fi Desa yang Kita gagas harus memutus rantai 'diam' ini. Kita butuh sistem digital yang bisa memperlihatkan saldo keuntungan secara real-time. Jangan sampai kita mengulang pola lama: modal masuk besar, tapi hasilnya tidak pernah terdengar.

Banyak BUMDes hanya menjadi pajangan. Mereka menerima penyertaan modal dari Dana Desa, uangnya dipakai untuk beli inventaris atau gaji pengurus, lalu kegiatannya mati suri. Inilah yang di sebut "menghabiskan anggaran".

Jika BUMDes itu hidup (produktif), hasilnya pasti akan terlihat di pembangunan desa yang bukan dari Dana Desa.

Jika tidak ada yang terlihat, berarti uang itu "menguap" menjadi biaya administratif yang tidak berujung pada profit.

1. Hakikat BUMDes: Mesin Uang, Bukan Penyedot Anggaran

BUMDes didirikan bukan untuk sekadar menghabiskan modal yang dikucurkan dari Dana Desa. Tugas utama BUMDes adalah menghasilkan laba (profit) yang kemudian disetor menjadi PADes. Uang itulah yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, lampu desa, atau beasiswa warga.

2. Fakta yang Berbicara: Ketergantungan Total

Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Selama bertahun-tahun, hampir seluruh pembangunan di desa kita bersumber dari Dana Desa (pusat). Belum pernah kita mendengar ada pembangunan infrastruktur atau kegiatan sosial yang anggarannya murni berasal dari bagi hasil keuntungan BUMDes. Jika tidak ada profit yang masuk ke kas desa, lalu ke mana perginya modal yang selama ini disuntikkan?

3. Gejala "Bagi-Bagi Kue" vs Sektor Riil

Tanpa transparansi angka yang jelas, wajar jika timbul asumsi bahwa pengelolaan lembaga ekonomi desa kita selama ini hanya menjadi formalitas. Bergerak pasif, tanpa target keuangan yang jelas, dan terjebak dalam budaya "yang penting anggaran habis". Inilah yang saya sebut sebagai pengelolaan gersang.

4. Solusi: Wi-Fi Desa sebagai Antitesis

Gagasan Wi-Fi Desa yang saya perjuangkan melalui 80+ artikel di blog ini adalah untuk memutus rantai ketergantungan tersebut. Kita butuh sektor riil yang produktif, yang orientasinya adalah menghasilkan uang, bukan sekadar menghabiskan jatah. Kita butuh transparansi digital di mana setiap rupiah keuntungan bisa dipantau warga secara terbuka.

Tabel Komparasi: Fakta vs Harapan (BUMDes vs Wi-Fi Desa)

Tabel ini didesain sebagai "Bukti Nyata Harapan Warga" yang membandingkan kondisi BUMDes saat ini dengan solusi Wi-Fi Desa yang Kita gagas.

No	Aspek Pengelolaan	Kondisi Realita (BUMDes Saat Ini)	Antitesis / Solusi (Unit Wi-Fi Desa)
1	Transparansi Keuangan	Gersang. Laporan laba-rugi tidak pernah terlihat di papan pengumuman desa.	Dashboard Digital. Saldo keuntungan dan pengeluaran bisa dipantau warga secara real-time.
2	Sumber Pembangunan	Bergantung penuh pada Dana Desa (Pusat). Belum ada proyek dari hasil BUMDes.	Mandiri Finansial. Keuntungan usaha dialokasikan langsung untuk sektor riil & pembangunan lokal.
3	Orientasi Kerja	Pasif / Formalitas. Hanya bergerak untuk menghabiskan anggaran tahunan.	Produktif / Profit. Berorientasi pada hasil nyata dan pelayanan digital warga.
4	Sistem Audit	Tertutup. Warga "buta dan tuli" terhadap angka-angka aset desa.	Terbuka. Audit administrasi dilakukan berkala demi kesiapan dana hibah (LPDB/Himbara).

Memutus Rantai Ketidaktahuan

Gugat Kebutaan: Bahwa warga punya hak konstitusional untuk tahu ke mana modal desa pergi.

Keberanian Bicara: Menegaskan bahwa menulis ini bukan karena benci, tapi karena ingin Sariglagah punya standar kelas dunia dalam mengelola bisnis desa.

Legacy: Bahwa Wi-Fi Desa akan menjadi warisan sistem yang jujur, bukan sistem "bagi-bagi kue".

Kesimpulan:

Gugatan ini bukan untuk menyerang personal, melainkan untuk menagih tanggung jawab profesional. Desa kita tidak akan pernah mandiri jika lembaga ekonominya terus-menerus "sakit" dan tidak pernah menyumbang bagi pembangunan. Sudah saatnya kita berhenti merasa serba salah dan mulai berani bertanya: Mana profitnya?