Fenomena "Numpang Foto" & Gaji Buta: Menggugat Efektivitas Pendampingan KDMP di Lapangan

 

Kerja, kerja, kerja!

Sariglagah, Batang – Harapan besar masyarakat terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi digital mulai dibayangi awan mendung. Di tengah kucuran anggaran Pagu KDMP yang mencapai puluhan triliun rupiah secara nasional, muncul sebuah realita pahit: Kekecewaan massal para pengurus di tingkat akar rumput terhadap kinerja para pendamping atau Business Analyst (BA).

1. Suara Hati Pengurus: "Hanya Datang untuk Berfoto"

Hasil survei kepuasan publik yang terekam secara jujur dalam diskusi antar pengurus KDMP menunjukkan rapor merah bagi para pendamping. Beberapa poin krusial yang terungkap antara lain:

Kontribusi Nol: Pendamping dianggap tidak memberikan asistensi bisnis sama sekali meskipun kontrak sudah berjalan.

Formalitas Foto: Ada keluhan bahwa pendamping hanya datang satu atau dua kali, itupun sekadar untuk mengambil foto sebagai laporan, sementara urusan teknis seperti NIB dan NPWP sudah diselesaikan mandiri oleh pengurus.

Kesenjangan Anggaran: Mirisnya, para pendamping ini dikabarkan menerima imbalan yang cukup besar (mencapai angka 7 juta rupiah), namun hasil kerjanya tidak dirasakan manfaatnya oleh koperasi desa.

2. Bahaya Bagi Masa Depan Wi-Fi Desa

Jika fenomena "numpang foto" ini terus dibiarkan, maka rencana besar kita untuk membangun kemandirian Wi-Fi Desa di Sariglagah terancam gagal total. Bisnis digital membutuhkan asistensi teknis yang nyata, bukan sekadar laporan administratif yang tampak bagus di atas kertas tapi kosong di lapangan.

Dana desa yang dikelola KDMP bukan untuk ajang bagi-bagi jabatan atau gaji bagi mereka yang pasif. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan melalui Validasi BPKP. Jika tim pengelola dan pendampingnya tidak kompeten, maka validasi dana ratusan juta untuk tahun 2026 bisa saja dibatalkan karena dianggap tidak kredibel.

3. Sirene Peringatan: Profesional atau Mundur!

Melalui artikel ini, kita ingin memberikan peringatan dini bagi birokrasi dan pengurus KDMP lokal:

Jangan jadikan KDMP sebagai wadah "asal tunjuk" yang menabrak aturan profesionalisme.

Berhentilah bergantung pada pendamping luar yang tidak paham medan jika desa sendiri punya SDM lokal yang jauh lebih kompeten secara teknis.

Masyarakat akan terus memantau. Jika dalam setahun ini tidak ada pergerakan positif yang signifikan, maka transparansi mengenai kebobrokan kinerja akan kita buka lebih lebar lagi demi menyelamatkan aset desa.

Penutup

Kemandirian digital desa adalah tujuan mulia. Jangan sampai ia layu sebelum berkembang hanya karena dikelola oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita butuh pekerja, bukan fotografer laporan.

Salam, Masinis Peradaban Digital.