Duet Maut Permendes 16 & PMK 81 Tahun 2025: Landasan Hukum Mutlak Koperasi Desa Merah Putih

 Warga perlu tahu, PMK 81/2025 bahkan mewajibkan Kepala Desa membuat Surat Pernyataan Komitmen untuk mendukung KDMP melalui APBDes. Jadi, ini bukan sekadar kemauan saya, tapi instruksi Menteri Keuangan langsung!

Format Surat Komitmen Bagi Kepala Desa 

Setelah kita membedah Permendes 16/2025, kini saya tunjukkan 'kartu as' berikutnya. Bukan hanya dari kementerian Desa, tapi kementerian Keuangan pun sudah mengeluarkan mandat melalui PMK 81 Tahun 2025.

Sariglagah, Batang – Jika artikel sebelumnya kita sudah membedah aturan teknis dari Kementerian Desa, kali ini saya bawa kejutan yang lebih gahar. Tidak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah mengeluarkan "senjata" pendukung untuk perjuangan kita di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Jangan mau dibohongi oleh narasi yang menyebut KDMP tidak punya dasar hukum. Mari kita saksikan "Duet Maut" antara Permendes Nomor 16 Tahun 2025 dan PMK Nomor 81 Tahun 2025.

1. PMK 81/2025: Mandat Dukungan Anggaran

Banyak yang ragu, "Boleh tidak Dana Desa dipakai untuk modal koperasi?" Jawabannya ada di PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Peraturan ini bukan sekadar saran, tapi perintah tata kelola. Di Lampiran Halaman 8, pemerintah pusat bahkan sudah menyiapkan Format Surat Pernyataan Komitmen bagi Kepala Desa. Isinya sangat tegas:

Kepala Desa AKAN MENDUKUNG pembentukan KDMP melalui APBDes.

Dukungan tersebut wajib dianggarkan dalam APBDes Perubahan.

Ini adalah bukti bahwa negara hadir dan menjamin aliran dana untuk kemandirian kita.

2. Permendes 16/2025: Petunjuk Operasional Lapangan

Jika PMK 81 mengatur "dompetnya", maka Permendes 16 Tahun 2025 mengatur "kerjanya". Di dalam peraturan ini, Dana Desa diarahkan untuk membangun aset nyata bagi warga:

Pembangunan gerai dan gudang logistik KDMP.

Penyediaan perlengkapan usaha yang mendukung unit bisnis Wi-Fi Desa.

3. Mengapa Duet Ini Mematikan Bagi Hoaks?

Dengan adanya dua aturan ini, tidak ada lagi alasan bagi siapa pun untuk menghambat kemandirian digital di Desa Sariglagah.

Secara Keuangan: Sudah ada restu dari Menteri Keuangan (PMK 81).

Secara Operasional: Sudah ada panduan dari Menteri Desa (Permendes 16).

Penutup

Kemandirian ekonomi desa melalui Wi-Fi Mandiri bukan sekadar mimpi. Ini adalah amanat konstitusi dan peraturan menteri yang harus kita kawal bersama. Jika ada yang masih mempertanyakan legalitas KDMP, sodorkan saja dua peraturan ini ke hadapan mereka.

Mari kita terus bergerak tanpa henti, karena peradaban digital tidak menunggu mereka yang ragu!

Dua menteri sudah bicara. Dua peraturan sudah terbit. Masihkah ada yang berani bilang KDMP tidak punya dasar hukum? Ini adalah perintah negara untuk kemandirian desa kita.

Salam, Masinis Peradaban Digital.